Selasa, 07 Februari 2012

Walikota Bandung Diminta kaji Ulang Ijin
Pembangunan Di kawasan Jl.Sangkuriang
Dada Rosada
Bandung, INA-INA.
       Bangunan rumah yang terdapat di sepanjang jalan Sangkuriang umumnya adalah bangunan rumah tinggal yang seyogyanya masuk kategori bangunan cagar budaya yang harus di pelihara, di jaga serta di lestarikan keberadaannya,dengan memiliki ketinggian 750 meter diatas permukaan laut kawasan jalan Sangkuriang telah lama di tetapkan sebagai Wilayah pemukiman Masyarakat yang termasuk ke dalam kawasan Bandung Utara adalah merupakan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya serta berfungsi pula sebagai kawasan Resapan Air
    Pembangunan yang kini sedang di lakukan di jalan Sangkuriang nyata nyata bertentangan dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak berpartisipasi dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana di atur dalam Pasal 28c ayat 2,Pasal 28 F,Pasal 28G,Pasal28H ayat 1,Pasal28J UUD 1945, Pasal 3 huruf g,Pasal30 huruf e,Pasal 65,Pasal 66,Pasal 68, Pasal 69 huruf J,Pasal 70,UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup,Pasal 14,pasal 15 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3,Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55,Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, Pasal 71 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
     Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.912/333 – BAPPEDA/96 tertanggal 31 Januari 1996 Perihal Penangganan kegiatan Pembangunan di Wilayah Inti Bandung Raya bagian Utara, Pada Alinea 5 point 1 di tegaskan Seperti apa yang di muat dalam surat Gubernur Nomor 660/4244/BAPPEDA/94 yang memuat soal Pemberhentian Izin Pembangunan sementara,untuk selanjutnya di tegaskan kembali bahwa tidak di perkenankan lagi adanya pemberian ijin baru baik yang bersifat skala besar ( perusahaan ) maupun Individu kecuali apabila rencana Pembangunan tersebut mempunyai kepentingan Nasional dan di laksanakan oleh Pemerintah yang pada pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi ekosistem serta arahan sebagaimana di maksud dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, hal tersebut diungkapkan oleh Anton Fajar sebagai tokoh pemuda yang lahir dan dibesarkan di Sangkuriang ketika di temui Indonesia Indonesia belum lama ini.
   Seperti di ketahui bahwa kawasan jalan sangkuriang berada di wilayah administratif Kelurahan Dago Kecamatan Coblong yang merupakan satu lokasi yang masuk pada ruang lingkup Kawasan Bandung Utara sebagaimana tercantum dalam Perda No.1 tahun 2008 tentang pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, Pasal 6 menyebutkan bahwa Kelurahan Dago Kecamatan Coblong merupakan wilayah administratif KBU, pada pasal 8 point b menyebutkan bahwa arah kebijakan pengendalian pemanfatan ruang KBU adalah mengendalikan dan membatasi pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas, kemudian Pasal 21 menyebutkan bahwa ijin Pemanfatan ruang KBU di terbitkan oleh Bupati/ Walikota, sebelum Bupati/Walikota menerbitkan izin pemanfatkan ruang KBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
      Kini di kawasan Jalan Sangkuriang telah di bangun dan akan segera di bangun hotel dan apartement, semestinya Walikota Bandung segera memerintahkan kembali atau turun secara langsung melakukan kajian kembali terhadap proses perijinan terkait dengan pembangunan yang kini telah di lakukan di kawasan jalan Sangkuriang Bandung, sebagai perwujudan dan kepedulian serta sejalan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota Bandung , ujar Anton menutup perbincangan dengan Tabloid Indonesia Indonesia. Yosben/ Red

Senin, 09 Januari 2012

Setelah Menerbitkan SP3, Kejati Banten “Ungkap Kembali”

Kasus Korupsi RSUD Balaraja

Banten, INA-INA.
     KEJAKSAAN Tinggi Banten telah menghentikan kasus korupsi senilai Rp 20 miliar dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RS-UD) Balaraja, Tangerang, Banten, dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dengan alasan hukum, yaitu tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada penyimpangan uang negara sepeser pun, serta tidak ada pihak mana pun yang diuntungkan baik secara pribadi maupun individu. Hal itu diucapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten ketika itu (Dondy Kumando Soedirman) kepada wartawan di kantornya pada Kamis, (25/6/11) lalu. "Kalau tidak memenuhi unsur-unsur korupsi, mengapa harus diteruskan," tegasnya.
     Namun setelah sekian lama kasus ini tidak terdengar karena telah terbit SP3 pada masa Kajati lama Dondy Kumando Soedirman. Kini beredar issue bahwa Kejaksaan Tinggi Banten yang dipimpin oleh Resi Anna Napitupulu, SH, MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pidana khusus Samsul Bahri, SH.MH., akan mengangkat kembali kasus ini.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Budiharja. “Be-nar saya pernah dihubungi lewat telepon oleh orang yang mengaku bernama Bapak Samsul Bahri, SH. MH., Asisten Pidana Khusus Kejati Banten, Beliau mengatakan bahwa kasus RSUD Balaraja akan di angkat kembali dan saya ditetap-kan jadi tersangka, demikian pula dengan kasus makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI), saya pun ditetapkan jadi tersangka, pa-dahal kasusnya sudah dalam tahap pelimpahan ke pengadilan yang menetapkan beberapa tersangka tanpa ada nama saya,” jelasnya kepada Wartawan Tabloid Indonesia-Indonesia. Tanpa mengetahui alasan ataupun motif diangkatnya kembali kasus tersebut, Djadja menambahkan, saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. “Saya hanya menandatangani surat pembuat komitmen antara dinas kesehatan dengan kontraktor, saya tidak mengetahui secara detail yang terjadi dan masalah ini sudah di SP3kan, tapi kenapa akhir-akhir ini saya sering dihubungi melalui telepon mengatasnamakan Aspidsus Kejati Banten dan LSM”, bahwa kasus Balaraja akan diangkat kembali, serta saya tersangkanya”, tegasnya.
     Ketika dikonfirmasi melalui telepon, Staff Humas Kejati Banten yang enggan dituliskan nama-nya mengatakan, Kejaksaan Tinggi Banten dalam menangani suatu perkara, apalagi menyangkut kasus yang telah mendapat SP3, tidak mungkin mengatakan kasus itu diangkat kembali dan tidak mudah mengatakan seseorang itu tersangka, Kejati tidak akan memberitahukan melalui telepon, “tidak semu-dah itu, sesuai prosedur yang berlaku Kejati akan melakukan pemanggilan melalui surat resmi yang dikeluarkan Kejati, ngak mungkin lewat telepon apalagi menyangkut kasus yang telah mendapatkan SP3 dan mengatakan seseorang tersangka”, tegasnya.
       Dimintai pendapatnya, Praktisi hukum Asep Hadian Permana, SH.,MH., yang juga Ketua Pagar Nusa Kota Bandung dan Aliansi Rakyat Jabar-Banten mengatakan, selayaknya patut dipertanyakan motivasi dibalik pengungkapan kasus yang sudah di SP3 kan. Patut dicurigai juga bahwa hal itu dilakukan bukan berdasar kepada kepentingan penegakan hukum, akan tetapi lebih kepada mencari sensasi atau pesanan “dari pihak-pihak” tertentu, apalagi disinyalir adanya kepentingan politik menjelang penyusunan “Kabinet Banten” pasca pelantikan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, SE., pada11 Januari 2012 nanti. “Seyogyanya kalau benar-benar ingin mengungkap dan menegakan hukum yang seadil-adilnya, meskinya Kajati sekarang harus berkonsultasi dulu dengan pihak kejagung atau paling tidak pada pejabat terdahulu yang telah mengeluarkan SP3” , jangan sampai ada istilah jeruk makan jeruk”, tegas Asep.
      Keluarnya SP3 merupakan satu bentuk keputusan hukum yang di dasarkan kepada undang-Undang. Wewenang penghentian penyidik-an kepada penyidik, diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka Penyidikan dihentikan demi hukum, jelas Asep.
    Sementara itu, Tata Astayudha, SH. MH., praktisi hukum asal Kota Serang Banten yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) mengatakan, Kasus pidana yang telah mendapat SP3 apabila akan diangkat kembli harus disertai bukti-bukti baru yang dapat memperkuat terhadap kasus yang dituduhkan. “Kalau dalam kasus korupsi bukti baru sang-at sulit ditemukan karena menyangkut data yang sudah valid yang diketahui intasi lain diluar Ke-jaksaan seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Daerah, dan yang lainnya. Kemudian apakah ada perbuatan baru yang di kategorikan melawan hukum sehingga negara dirugikan”, tegasnya.
    Seperti kita ketahui, kasus RSUD Balajara bermula saat Kejaksaan menenggarai ada penyimpangan dalam pembangunannya yang selama tiga tahun sejak 2005 tidak pernah rampung. Seca-ra keseluruhan, anggaran pembangunan rumah sakit tersebut mencapai Rp 22,275 miliar berasal dari APBN yang dikucurkan bertahap sejak 2005 hingga 2007. Dana sebesar itu, Rp 14,115 miliar untuk pembelian lahan, Rp 6,135 miliar untuk pematangan lahan, dan Rp 2 miliar untuk pembangunan gedung. Meski dibangun sejak 2005, hingga 2008 belum juga rampung. Pengerjaan proyek baru sekitar 12 persen dari keseluruhan proyek. Selain itu, kualitas bangunannya pun dinilai tidak sesuai bestek karena kini bangunan yang ada sudah retak-retak dan sebagian hancur. Semula kasus itu ditangani Kejak-saan Negeri Tangerang. Kejari te-lah menetapkan lima tersangka da-lam kasus tersebut, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja Budiharja, pejabat pembuat komitmen yang kini menjabat Kepala Biro Ekonomi Pemprov Banten Muhammad Natsir, Direktur PT Gelindingmas Wahana Nusa Jhon Chaidir, Kepala Proyek RSUD Balaraja Dimas Widiyatmo, dan Konsultan PT Cipta Serang Mitra Ade Siswanto. Sejak 2008 tahun lalu Kejaksaan Tinggi Banten mengambil alih penanganan kasus itu dengan alasan efisiensi. Pasalnya sebagian besar pelaku yang terlibat kasus itu berada di Pemerintah Banten dengan alamat di Kota Serang. Namun, oleh Kejaksaan Tinggi Banten akhirnya di hentikan dengan alasan tidak ada penyimpangan.
     Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Banten telah resmi menghi-bahkan RSUD Balaraja tersebut ke Pemerintah Kabupaten Tangerang pada 7 April 2011 lalu. "Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah langsung menyerahkan dan meminta agar rumah sakit daerah ini segera dioperasikan, dan resmi dioperasikan, Selasa, 20 September 2011', kata Kepala RSUD Balaraja RR Reniati. Rumah sakit tipe C yang berlokasi di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, ini dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah barat Kabupaten Tangerang dan masyarakat yang tinggal di perbatasan Serang, Banten. ”Alhamdu-lillah, semua sudah selesai dan RSUD ini sudah bisa melayani masyarakat,” ujarnya.
      Reniati menambahkan, RSUD Balaraja memiliki kapasitas 100 tempat tidur dilengkapi dengan sejumlah poliklinik, seperti persalinan dan kebidanan. Warga di enam kecamatan wilayah barat, seperti Balaraja, Jayanti, Solear, Cikupa, Tigaraksa, Kresek, dan Kronjo, selama ini kesulitan menjangkau layanan rumah sakit. Sebab, RSUD Tangerang yang berada di wilayah Kota Tangerang berjarak tempuh 30-50 kilometer. ”Soal biaya, pas-tinya terjangkau dan berpihak pada masyarakat,” ucap Reniati. Tim R.

Sabtu, 09 April 2011

Habis Manis Sepah Dibuang

 Khori Telantarkan Anak Istri
Ciamis, INA-INA.
         DESI Mekasari (21) pasangan suami istri Khori Pratama Baihaki (24) nikah 26 Oktober 2009. Namun setelah dua (2) Bulan menikah, Khori meninggalkan Desi di saat masa hamil dua (2 ) Bulan jalan sampai Desi melahirkan anak yang memang dari darah dagingnya Khori. Saat ditemui Indonesia-Indonesia di tempat kediamannya (20/2) lalu, Desi Mekasari menyampaikan, “ awalnya saya saling mengenal dan pacaran dengan Khori dua (2) Bulan sejak September 2009, lalu menikah atau istilah sekarang nikah sirih pada tanggal 26 Oktober 2009. Ya walau tidak punya surat nikah tapi resmi nikah secara agama. Setelah saya hamil hingga sekarang dikaruniai anak Laki-laki sudah berusia delapan (8) Bulan Khori tak kunjung datang dan tak pernah memberi nafkah. Khori meninggalkan saya bersamaan dengan pindah tugas bapaknya dari Polsek Pangandaran ke Banjar Sari dan setiap Khori disuruh datang dia seolah-olah menghindar. Khori dengan nama lengkapnya Khori Pratama Baihaki yang memang anak seorang anggota Polisi bernama Asep Baihaki yang sekarang menjadi Wakil Kapolsek Banjar Sari, yang semula pernah menjadi Kapolsek Pangandaran. Saat pernikahan saya dengan Khori, pak Asep Baihaki tidak menghadiri dan mewakilkan datang kepada dua anggota Polisi ”. Tutur Desi Mekasari mengeluh kesedihan. 
        Desi Mekasari bin Sapdi asli penduduk Kampung Ciokong RT 01/01 Desa Suka Resik Kecamatan Sida Mulih Kabupaten Ciamis se-telah pernikahannya hingga sekarang sudah melahirkan anak merasa dibiarkan oleh Khori dan terkesan ditelantarkan. Desi yang didampingi bapaknya menjelas-kan, “ anak saya lahir tanggal 10 Juni 2010 bernama Ilham Baihaki dan belum dibuatkan akta kenal lahir. Setelah saya melahirkan hingga anak saya berusia 8 Bulan ini, Khori Pratama Baihaki dan kedua orang tuanya belum pernah datang menjenguk ke sini meski sudah dikasih informasi beberapa kali. Teu sangka bakal kieu… Ya seperti “habis manis sepah dibuang“. Maka saya dan keluar-ga sangat menanti kedatangan Khori dan menuntut pertanggung jawabannya.” Tegas Desi dan orang tuanya.
      Saat dikonfirmasi Indonesia-Indonesia di ruang kerjanya (21/2) Asep Baihaki bapaknya Khori, menyampaikan, “ tentang hubungan anak saya dengan Desi, sebelum nikah dan sesudah nikah dengan Desi saya tidak tau, ketemu pun belum pernah dan saya belum pernah diajak bicara oleh anak saya dan sejauh mana tentang hubungan Desi dengan anak saya. Kalau pun ada penemuan Pers termasuk gosip-gosip dari luar, kenapa tidak dicek DNA aja. Jadi saya sebagai bapaknya tidak tahu menahu pernikahannya. Apa ditanyakan, kenalnya Desi dengan Khori kapan? Lahir anaknya kapan? Kenapa sebelumya anak saya suka diwowoi duit? Untuk hal ini saya jangan dibawa-bawa karena anak saya pun tidak bicara hal ini. Tapi kalau dari pihak media ada penemuan di lapangan silahkan muat, angkat saja pemberitaannya”. Tegas Asep Baihaki terkesan menantang kepada Wartawan. RHS-ABG (Ciamis)

Sabtu, 19 Maret 2011

Kajari Subang, Husni Thamrin :

“Kejaksaan Lakukan Kriminalisasi Dan
Politisasi Hukum Terhadap Eep Hidayat"

Bandung, Ina-Ina.
     RATUSAN pendukung Bupati Subang Eep Hidayat yang tergabung dalam Presidium Rakyat Subang mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Subang, Selasa (8/3) lalu.
     Mereka mengawal Eep Hidayat yang hendak berdialog dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang Husni Thamrin, seputar permasalahan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB).
     Namun, kedatangan Eep Hidayat bersama ratusan penduku-ngnya sempat tertahan di depan gerbang Kantor Kejari. Pintu gerbang Kejari Subang langsung ditutup begitu iring-iringan mereka tiba. Akibatnya, ruas Jalan Mayjen Sutoyo macet total karena tertutup kendaraan roda dua dan roda empat milik massa pendukung Eep. Beruntung, kejadian itu tak berlangsung lama.
     Pintu gerbang segera dibuka setelah Eep meyakinkan petugas bahwa kedatangannya hanya untuk berdialog dan tidak akan berbuat anarkistis. Akhirnya, Eep dan sejumlah pendukungnya dipersilahkan masuk. Mereka diterima lang-sung oleh Husni Thamrin. Disaksikan Kapolres Subang AKBP Dadang Hartanto, dialog pun di gelar di ruang pertemuan kantor tersebut. 

     “Saya baru menjabat Kajari Subang beberapa bulan. Sementara masalah ini telah muncul pada masa kepemimpinan kajari lama. Jadi, saya tidak tahu tentang masalah ini,” ungkap Husni.
    Namun, dari hasil dialog Husni Thamrin mengakui bahwa dalam persoalan BP PBB di Subang tidak ada kejanggalan. “Saya tidak mengatakan salah atau tidak. Hanya dari hasil dialog tidak ada kejanggalan atau pelanggaran hukum,” ujar Husni.
    Menurut Husni Thamrin, hasil dialog akan dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung. Dalam laporan berita dialog Bupati Subang Eep Hidayat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Subang Husni Thamrin, tertulis bahwa dari proses hukum yang dilakukan Kejaksaan jelas menggambarkan terjadinya kriminalisasi hukum, politisasi hukum dan delegitimasi kepemimpinan legal oleh pihak Kejaksaan. Dan Pelaksanaan BP PBB di Kabupaten Subang sejak tahun 2005 sampai 2008 tidak melanggar hukum dan sudah sesuai dengan aturan.
     Sementara itu, Eep Hidayat merasa yakin dia tidak bersalah dalam kasus BP PBB tersebut. “Kasus ini sengaja digulirkan karena ada ke-pentingan politik pada saat menjelang pemilukada lalu,” katanya.
     Oleh karena itu, Eep mendesak agar kasus yang menetapkan dirinya sebagai tersangkat segera dihentikan. (Edi/DR)

Sabtu, 18 Desember 2010

Jajaran Pemerintah Daerah Dan Pengurus PGRI Kabupaten Subang


Menyatakan Sikap Dukung Bupati Eep Hidayat Minta Presiden RI Cabut Ijin Pemeriksaan
 
Subang, INA-INA.     Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bersama Pengurus PGRI Kabupaten Subang yang didukung oleh Ojang Sohandi Wakil Bupati Subang menyatakan sikap mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut surat ijin pemeriksaan terhadap Bupati Subang. Dengan memaparkan indikasi sarat muatan politik dan kepentingan tertentu diluar konteks penegakan hukum. Surat pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh seluruh aparatur Pemda Subang bersama Pengurus PGRI Kabupaten Subang atas nama anggota PGRI Kabupaten Subang, yang dibubuhi materai Rp.6000. Disamping itu ratusan pendukung Bupati Subang, Eep Hidayat, kembali mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.
      Ribuan orang tersebut pekan lalu juga menggelar aksi serupa yakni terkait pemeriksaan Eep Hidayat dalam kasus upah pungut sebesar Rp3,2 miliar di Kabupaten Subang.
     Mereka menuntut agar bupatinya itu dibebaskan dari segala tuduhan. "Kasus ini terjadi di hampir seluruh Indonesia, kenapa hanya Eep saja yang diproses ini kental muatan politiknya," ungkap salah seorang pengunjuk rasa, Kamis (16/12/2010).
    Dalam aksinya, mereka membawa puluhan poster yang isinya dukungan pembebasan kepada Eep Hidayat. Salah satu poster bertulisakan, "Kalau Bupati Subang jadi tersangka maka Gubernur Jawa Barat harus jadi tersangka".
      Aksi ini mendapat penjagaan ketat dari polisi. Sekira 500 personel dari Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat nampak bersiaga. Hingga kini, orasi masih terus berlangsung. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pintu gerbang utama Kejati Jabar langsung digembok dengan penjagaan ketat. T. Mustopa













 

Minggu, 07 November 2010

Kasie Pemeriksaan Satpol PP Kota Bandung, Nono Sumarno,SH.,MH :
“Bandung Masih Tetap Menarik”

Bandung, INA-INA
        “KOTA Bandung Ulang Tahun Yang ke-200, sebuah umur yang cukup tua, harapan semoga Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BER-MARTABAT dapat terwujud, sehingga pembangunan dan tata kota di kota Bandung yang terkenal dengan sebutan paris van java ini tetap sukses dan Bandung kembali sejuk. Perhelatan akbar memeriahkan Hari Jadi Kota Bandung Ke 200 yang melibatkan masyarakat merupakan elemen penting sejarah yang memberikan keuntungan bagi dinamika kota ini. Masyarakat bakal merasa memiliki Bandung dengan lebih utuh, sehingga bisa menjaga lingkungannya dengan baik”.
        Hal tersebut diutarakan Kepala Seksi Pemeriksaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Nono Sumarno,SH.,MH ketika bincang-bincang dengan Indonesia-Indonesia, diruang kerja, jalan Martanegara, belum lama ini.
        Menurut Nono bahwa Bandung masih tetap menarik. Saking menariknya, sebutan untuk Bandung pun mengikuti dinamika, ada yang menyebut kota penuh FO (Factory Outlet), kota distro (distribution outlet) atau kota sejuta kafe. Uniknya, apapun sebutannya, tak mengurangi orang data-ng ke Bandung, baik untuk wisata, be-lanja, sekolah, bekerja, berbisnis bahkan banyak orang yang mengadu nasib di kota Bandung sehingga membuat Bandung makin padat.
        Lebih lanjut Nono mengatakan Bandung sebagai kota tujuan parawisata kedepannya harus menjadi sebuah kota yang patut dikenang para pelancong, baik dari sisi keindahan maupun kenyamanannya. Seperti yang dirasakan para kepala negara dari penjuru Asia Afrika yang hadir pada Konfrensi Asia Afrika pada tahun 1955, mereka begitu terpesona dengan kota kem-bang. Bandung sebagai kota kembang, kini semua telah berubah seiring dengan roda pembangunan, udara sejuk kota Bandung yang menjadi citra bagi pendatang telah musnah ditelan zaman. Kondisi kota Bandung saat ini adalah akumulasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah di masa lalu yang tidak berorientasi jangka panjang, tapi hanya berorientasi jangka pendek dan lebih mementingkan faktor ekonomis sesaat. Akibatnya, pembangunan yang ada tidak dapat berjalan secara berkesinambungan. Masyarakat kini hanya menikmati sisa-sisa sepah masa lalu. Bagaimana pun kondisi Bandung, kita tetap cinta Bandung,” tutur Nono.
        Untuk itu, Nono, mengajak warga masyarakat untuk selalu semangat dalam melaksanakan amanat tujuh agenda prioritas menuju Kota Bandung sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat. Sehingga Kota yang menjadi idaman bagi para pelancong ini kembali mempesona dengan keindahan dan kenyamanannya. Perilaku warga kota sangat memengaruhi kondisi kotanya. Warga kota yang tidak peduli akan lingkungan kotanya tentu akan mengakibatkan kota menjadi tidak nyaman. Sebalik-nya kota menjadi sangat nyaman bila warganya peduli dan berwawasan lingkungan,” ujar Nono.
         Lebih lanjut Nono menerangkan bahwa untuk mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BER-MARTABAT dibutuhkan andil dari kalangan masyarakat dan pengusaha untuk sama-sama bergerak ke arah perubahan. Sinergis antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlu untuk pembenahan di segala aspek. Hal ini dapat terwujud jika kita semua saling bahu-membahu membenahi kota kita tercinta ini. Sehingga udara sejuk kota Bandung yang menjadi citra bagi pendatang dapat diwujudkan kembali. Kita perlu bekerjasama untuk mengembalikan pesona Bandung agar kecantikannya bisa tampak kembali dan senantiasa terjaga. Selamat Ulang Tahun Kota Bandung Ke 200 Tahun !!  M. Edwandi

Jumat, 20 Agustus 2010

Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Ir. Yustiadi :


Sumbar Kirim Bibit Bunga Krisan Ke Jawa

                                                                                               PADANG, INA-INA. 
        Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat Ir. Yustiadi.Sumatera Barat menyatakan bahwa Sumbar  menjadi salah satu penghasil bunga potong krisan. Disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kini petani juga sudah menghasilkan bibit bunga ini bahkan juga sudah ada yang dikirim ke luar daerah.
         Yustiadi menerangkan selama ini untuk memenuhi kebutuhan bunga potong krisan selalu kita datangkan dari Jawa, namun sejak dua tahun terakhir kita telah menghasilkan bunga potong krisan, bahkan baru-baru ini kita juga telah mengirim bibitnya ke Jawa,' tuturnya. 
        Menurut Yustiadi, adalah kelompok tani tanaman hias Dahlia dari Kabupaten Solok yang telah mengirim bibit bunga krisan ke salah seorang pengusaha bunga krisan di Pulau Jawa. Tepatnya ke Nurhadi di Kabupaten. Semarang, Jawa Tengah.
        Kepada pengusaha sekaligus petani bunga, KT Dahlia telah mengirim sebanyak 17 varietas bibit bunga krisan. Adapun varietas yang terbanyak dikirim adalah jenis. Bacardi, Semi Fulli dan Raise Reed. Untuk jenis ini KT Dahlia mengirim sebanyak 1500 batang/stek. Sedangkan varietas yang lainnya di bawah 900 batang.
'Ini adalah yang pertama, kalau Pak Nurhadi puas dengan kualitas bibit yang dikirim, maka kerja sama ini akan berlanjut dengan volume yang lebih besar,' tambah Yustiadi.
        Yustiadi melihat, disamping Jawa, potensi pemasaran bunga potong krisan di Sumatera Barat juga cukup terbuka. Saat ini, kemampuan petani bunga dari dua kelompok yang ada di Kabupaten Solok yakni KT Dahlia dan KT Anggrek baru memenuhi separuh kebutuhan bunga potong krisan.
       'Tahun 2009 yang lalu, kedua kelompok ini baru mampu menghasilkan 100 ribu potong. Itu diperkirakan mampu memenuhi saparuh kebutuhan Sumbar,' jelasnya.
Sementara disisi lain, potensi pengembangan bunga krisan juga besar mengingat banyak daerah di propinsi ini yang cocok untuk budidaya bunga krisan, terutama daerah yang memiliki dataran tinggi.  Kalau kita mampu menerobos pasar luar, selain pasar dalam Sumatera Barat, saya yakin usaha budidaya bunga krisan sangat prospektif di Sumatera Barat,' tambah Yustiadi lagi. Tim R